Banjarnegara Resmi Tetapkan Hari Jadi Baru 26 Februari 1571

Djaja Wikarta
Alun-alun Banjarnegara Tahun 1900 (sumber gambar Wikipedia)
Kajian akademik tentang hari jadi banjarnegara dilaksanakan beberapa kali, Diskusi dilaksanakan/ digelar sebagai upaya untuk meninjau dan meneliti tentang hari jadi yang lebih tepat. Akhirnya DPRD Kabupaten Banjarnegara berinisiatif untuk mengajukan Raperda Hari Jadi pada tahun 2018. Pembahasan dalam Pansus tidaklah mudah, karena minimnya sumber referensi. 
Pakar yang diundang ada dari akademisi Universitas Semarang, yang  hasilnya justru tidak seperti yang diharapkan karena mengacu pada hari jadi Kabupaten Banyumas, yang bahkan di Banyumas sendiri telah diubah pula tanggal tersebut. Dalam diskusi juga pernah menghadirkan Dosen asli Banjarnegara dari kecamatan Punggelan yang mengajar di Unair (Universitas Airlangga) yaitu Bp. Prof. Purnawan Basundoro. 
Setelah diadakan penelitian dan kajian akademis berkali-kali di Pansus DPRD, dengan melalui perdebatan di Pansus DPRD, terutama setelah menghadirkan Profesor Sugeng Priyadi dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto sebanyak tiga kali, barulah pada akhirnya Pansus mendapatkan pencerahan yang meyakinkan, dan pada akhirnya menetapkan hari jadi Banjarnegara yang baru, yaitu pada tanggal 26 Februari 1571. 
Hal itu kemudian ditetapkan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2019. Tanggal 26 Februari 1571 menjadi patokan, atas peristiwa diangkatnya Jaka Kaiman pada 22 Februari 1571 (hari jadi Banyumas) oleh Sultan Pajang sebagai Adipati Wirasaba setelah peristiwa terbunuhnya Wargohutomo akibat fitnah Demang Toyareka pada tragedi Sabtu Pahing. Saat itu, Jaka Kaiman tidak menyangka diangkat menjadi Bupati Wirasaba menggantikan mertuanya pada 27 Ramadhan 978 H atau 22 Februari 1571. Ia bahkan berangkat ke Pajang dalam rangka mewakili ipar-iparnya yang takut menghadap Sultan Pajang, takut dibunuh sebagaimana Wargo Hutomo. 
Maka wajar dan sadar diri bahwa ia hanya anak menantu, pada saat pertemuan kedua dengan Sultan Pajang pada saat Hari Raya Idul Fitri atau 1 Syawal 978 H, tepatnya pada Senin Pon 26 Februari 1571, Jaka Kaiman mengusulkan untuk membagi Kadipaten Wirasaba menjadi 4, yaitu Wirasaba, Kejawar, Merden (Pamerden) dan Banjar Petambakan, dan hal itu disetujui oleh Sultan Hadiwijaya, sehingga begitu pulang dan sampai di Wirasaba, ia langsung membagi Wirasaba menjadi empat. 
Ini adalah sebuah fakta pikiran, yang bersumber dari Babad Kalibening dan Babad Banyumas yang sebelumnya telah dijadikan sebagai rujukan penetapan hari jadi Banyumas 22 Februari 1571 atau hanya berselang tiga hari. Tanggal itulah yang dirasa paling tepat dijadikan titi mangsa berdirinya Kabupaten Banjarnegara. 
Penetapan tersebut selain lebih berdasar sumber sejarah lokal, juga mengakomodir peran para bupati sebelum tahun 1831 yang pada hari jadi sebelumnya sama sekali tidak diakomodir. Lihatlah prosesi hari jadi dengan parade gambar bupati Banjarnegara. Hanya Dipayudha IV ke atas saja yang diarak gambarnya. Sementara itu, jelas bahwa sebelum 1831 sudah ada bupati-bupati sebelumnya. 

 Adapun bupati yang menjabat dari era Banjar Petambakan, hingga Banjarnegara saat ini, berturut-turut dipimpin oleh: 
  1. Kyai Ngabei Wirayudha/ Wargadirana (1571-?). 
  2. Agaknya sesudahnya kabupaten ini tidak begitu lestari atau eksis serta minimnya sumber yang ada, sehingga tidak diketahui nama-nama bupati yang menjabat hingga tahun 1650. 
  3. Raden Ngabei Banyak Wide (1650-1707). 
  4. Raden Ngabei Mangunyudha I  (1707-1742). Bupati ini terkenal dengan heroismenya melawan penjajah VOC pada masa geger Perang Pracina. 
  5. Raden Ngabei Kenthol Kertoyudho / Mangunyudho II (RT Kertonegoro III/ Mangunyuda Mukti) (1742-?). Pada masa ini pusat pemerintahan dipindah ke Banjar Watu Lembu (Banjar Selo Lembu). 
  6. Mangunyudha III/ Mangunbroto (?-1816) 
  7. Ngabehi Mangunsubroto serta Ngabehi Ranudireja (1816-1830). Pada era ini, karena Banjar Watulembu sangat anti Belanda, maka diturunkan statusnya menjadi Distrik. 
  8. KRT Dipayudha IV (1831-1846), pada masa ini pusat kekuasaan kembali dipindah ke selatan sungai Serayu, atas ijin Pakubuwana VII. Nama kabupaten pun diubah menjadi Banjarnegara, dengan maksud Banjar dalah sawah, telah berubah menjadi kota atau Negara 
  9. KRT Dipodiningrat (1846-1878), pada eranya terjadi banjir besar di Banyumas atau yang dikenal dengan Blabur Banyumas, dan Beliau sempat membantu Banyumas dengan bantuan tenaga dan beras, 
  10. KRT Joyonegoro I (1878-1896) KRT Joyonegoro II (1896-1927) 
  11. Kanjeng Raden Adipati Ario Sumitro Kolopaking Purbonegoro (1927-1957), ia merupakan Bupati tiga zaman: Belanda, Jepang dan Republik Indonesia. Ia juga berperan dalam lahirnya Pancasila dan kemerdekaan Indonesia karena menjadi anggota Badan penyelidik Usaha Kemerdekaan (BPUPK) atau Dokuritzu Cunbi Coosakai. 
  12. Raden Sumarto (1949-1959) 
  13. Mas Soejirno (1960-1967) 
  14. Raden Soedibjo (1967-1973) 
  15. Soewardji (1973-1980) 
  16. Winarno Surya Adi Subrata (1980-1986) 
  17. H Endro Suwaryo (1986-1991) 
  18. H Nurachmad (1991-1996, dan 1996-2001) 
  19. Ir. H Djasri, MM. MT. (2001-2006 dan 2006-2011) 
  20. Sutedjo Slamet Utomo, SH. M.Hum (2011-2016) 
  21. Prijo Anggoro Budi Raharjo, SH. M.Si. (Pejabat Bupati 2016-2017) 
  22. Budhi Sarwono (2017-2021), 
  23. Syamsudin, S.Pd. M.Pd. (Plh. Bupati, 2021-sekarang). 
Perubahan hari jadi, sebelumnya 22 Agustus 1831 menjadi 26 Februari 1571. Perubahan ini berdasarkan pengkajian pada Babad Kalibening yang menjadi sumber sejarah masyarakat Banyumas. Sebelumnya setiap Bulan Agustus selalu dirayakan sebagai hari jadi dengan melakukan pawai para aparatur negara dengan menggunakan Dokar/ delman dari Banjarkulon menuju Pendopo Kabupaten Banjarnegara.
Referensi : banjarnegarakab.go.id

0 Comments